Make your own free website on Tripod.com

BACK

The Lost Of Society”

 Oleh : Jamalludin Malik

Peneliti dan Pekerja Sosial pada Yayasan Kantata Bangsa (YKB)

  

Dengan munculnya banyak persoalan yang menerpa negara Indonesia akhir-akhir ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa kiranya yang menyebabkan permasalahan bangsa sedemikian peliknya, hingga praktek “homo homini lupus” (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya) sepertinya tampak dilegalisasikan.  Terlebih lagi, praktek “homo homini lupus” seakan-akan telah menjadi “kultur” bagi kebanyakan para elit politik di negara ini oleh karena prilaku elit politik di Indonesia memang memiliki kemiripan dengan “mental serigala”. Sehingga tanpa disadari ada proses transformasi kultur (homo homini lupus) dari elit politik ke masyarakat.

Kita dapat melihat sehari-harinya betapa permasalahan bangsa ini hanya disibukan pada pertarungan dan pertikaian yang menyangkut tokoh elit tertentu dalam memperebutkan “kursi kekuasaan”. Sedangkan agenda konsensus nasional antara negara dan masyarakat yang memiliki tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara bersama-sama belum pernah terwujud sampai hari ini.

Semenjak tumbangnya penguasa despotik pada tahun 1998 lalu, yang diikuti perubahan-perubahan struktur atas pemerintahan di negara ini, sayangnya tidak diimbangi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, padahal gelombang perubahan yang dimunculkan pada hakekatnya dibangun dengan semangat perubahan atas “struktur nasib” seluruh masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain jika kita analogikan secara seksama, perubahan ”struktur pemerintahan” negara tidak diiukuti dengan perubahan “struktur nasib” mayoritas masyarakat Indonesia yang kondisnya masih jauh dari garis kemakmuran  dan kesejahteraan. Padahal setelah tahun 1998 hingga tahun 2002, negeri ini telah berganti kepemimpinan beserta pemerintahan sebanyak tiga kali, dari Habibie, Gus Dur sampai Megawati. Tetapi agenda-agenda perubahan atas “struktur nasib” mayoritas masyarakat Indonesia tidak satupun terwujud sebagai sebuah bentuk perubahan. Walaupun ada itu hanya sebatas pada “lip service” dan janji-janji muluk elit politik disaat kampanye pemilu 1999 yang lalu.

Kini mayoritas masyarakat Indonesia secara tidak langsung sedang melakukan perbandingan atas taraf hidup yang mereka alami selama bergulirnya Orde Reformasi (Habibie, Gus Dur dan Megawati). Namun yang patut disadari dalam masa ketiga priode pemerintahan setelah pasca-Orde Baru adalah keadaan dan kehidupan masyarakat yang tetap “stagnan”. Sindikasi ini diperparah lagi dengan setiap kebijakan ketiga pemerintahan (negara) yang memberatkan masyarakat seperti, dihapuskannya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat dan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Sangat jelas sekali bahwa kedua variabel tersebut telah menciptakan masalah berantai bagi kehidupan masyarakat terutama dalam menaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dan tanpa sulit diduga ada ketidak-sesuaian antara pendapatan dengan pengeluaran masyarakat oleh karena kebijakan pemerintahan tersebut. Akibatnya secara tidak langsung memaksa masyarakat melakukan perjuangan untuk hidup (struggle for life) dengan cara apapun untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya tanpa sulit dihindari praktek-praktek “homo homini lupus” juga menjangkiti masyarakat. Kalo elit politik memiliki mental serigala akibat kerakusan dalam mencapai kekuasaan, sedangkan masyarakat memiliki mental serigala untuk bertahan dan melangsungkan hidupnya. 

Dengan fenomena seperti itu mungkin akan muncul sebuah pertanyaan, “dimanakah letak akar permasalahan tersebut”?. Secara objektif, jika kita telaah secara mendalam apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya disebabkan oleh lemahnya fungsi negara beserta aparaturnya. Artinya fungsi negara tidak berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan serta keamanan. Hal ini dapat dilihat dengan kualitas proporsional fungsi negara itu sendiri. Dari sudut pandang implementasi, harusnya negara berperan sebagai alat seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya berdasarkan kontrak sosial, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Tetapi pada kenyataannya, dalam kasus Indonesia sekarang ini, negara tidak menjalankan kontrak sosial dengan baik, bahkan negara hanya berperan sebagai pembela dari segelitir dan sekelompok elit yang justeru sangat kontradiktif dengan fungsi negara itu sendiri. Sehingga energi yang dipertaruhkan seluruh masyarakat untuk berkomitmen kepada negara sangat tidak selaras dengan komitmen negara kepada masyarakat, karena tidak satupun agenda masyarakat dijalankan secara aspiratif oleh negara. Dengan demikian, negara telah menjadi alat bagi kepentingan kelompok maupun partai politik tertentu untuk melegalisasikan kekuasaan atas nama seluruh masyarakat. Atau jika meminjam istilah dari Thomas Hobbes, negara dilahirkan untuk menjadi mahluk yang bernama “Leviathan” (mahluk raksasa yang ganas) yang kinerjanya hanya menakut-nakuti dan mengancam keberadaan masyarakat. Tidak terbantah lagi, bahwa negara kini menjadi mahluk yang paling raksasa, paling berkuasa, ia memiliki kewenangan, kekuatan dan klaim hampir tak terbatas. Jika hal ini terus terjadi maka tanpa diragukan lagi negara akan menjadi alat bagi legalisasi ketidak-beradaban kepada masyarakat. Dan proses hilangnya masyarakat (the lost of society) akibat ketidak-beradaban “the ruler of state” (penguasa negara) tinggal menungu hitungan hari saja. Jadi dengan kondisi seperti ini masih layakah konteks negara yang seperti ini bagi Indonesia?

 

Kuasa Negara versus Kuasa Masyarakat

          Dalam literatur manapun, sebuah negara terbentuk akibat dari proses komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintahan yang dibentuk. Bagi J.J Rosseau, pemikir abad pencerahan, negara adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara masyarakat (the subject) dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Lebih jauh Rosseau melukiskan bahwa negara merupakan badan yang terdiri dari kalangan governors dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum serta menjaga kebebasan sipil dan politik rakyat. Negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan negara akan tetap absah (legitimate) selama negara tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha untuk mewujudkan kehendak umum (volonte general), singkatnya negara harus melayani tujuan masyarakat. Bila menyimpang dari kehendak rakyat atau kemauan umum, keabsahan dan kedaulatan negara akan mengalami krisis, sehingga mandat masyarakat atas negara dapat dicabut. 

          Apa yang terjadi sekarang ini pada pemerintahan Megawati, implementasi negara seakan-akan dibenturkan lagi pada prospek “kekuatan” negara atas masyarakat. Sinyalemen seperti ini sudah muncul, ketika Megawati tampil menggantikan Gus Dur menjadi Presiden RI ke–5.   Setelah resmi dilantik sebagai Presiden oleh MPR-RI, Megawati melakukan refleksi dengan mengeluarkan kebijakan berupa pengutamaan “stabilitas politik”, dan bukan pengedepanan stabilitas kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Sebenarnya, penggunaan istilah “stabilitas politik” bukanlah sesuatu hal yang baru di negara ini. Kebijakan tersebut (policy) pernah juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk pencapaian stabilitas politik dalam rangka mensukseskan pembangunan, dimana peran negara sangat dominan dan peran (partisipasi) masyarakat dimatikan. Kiranya, dari istilah stabilitas politik yang dijewantahkan oleh pemerintahan Megawati dapat memberikan kemungkinan bagi kembalinya peran negara sebagai alat pemaksa masyarakat. Meminjam istilah Hegel, kekuasaan negara seperti ini disebut “kekuasaan negara organik” karena kekuasaan negara tidak memiliki kewajiban moral (moral obligation) terhadap masyarakat. Kekuasaan negara bebas melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara moral kepada siapapun termasuk masyarakat. Lantas peran inikah yang coba digulirkan oleh pemerintahan Megawati?

 

Negara Masyarakat Sebagai Perspektif Negara Baru  

Untuk menghindari bahaya hilangnya masyarakat (the lost of society) atas ketidakberadaban negara memang sudah seharusnya diagendakan oleh setiap elemen-elemen masyarakat dan dengan sesegera mungkin mulai mengorganisasikan dirinya untuk membebaskan diri dari ketergantungan kepada negara. Karena negara sampai hari ini tidak pernah sedikitpun memikirkan dan memberikan jawaban ataupun solusi kongkrit untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Justeru sebaliknya negara seakan-akan melepaskan semua tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Sepanjang sejarah Indonesia, jika dihitung-hitung tanggung jawab negara atas masyarakat, bisa dikatakan tidak pernah sekalipun negara menunaikan kewajibannya atas hak-hak masyarakat dalam keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada kekuatan “counter balancing state” dari masyarakat itu sendiri dengan peran serta kekuatan emansipasi setiap individu-individu didalam masyarakat, tanpa diragukan lagi kekuatan negara akan terus bercokol dan dengan mudah dapat mengontrol masyarakat dan menghilangkan posisi masyarakat sebagai pemberi mandat kepada negara. Maka berbagai kemungkinan hilangnya masyarakat (the lost of society) oleh negara akan mungkin terjadi, dan posisi masyarakat tetap dibawah kendali negara, sehingga ada penjungkirbalikan paradigma atas terbentuknya sebuah negara. Paradigma terbentuknya sebuah negara pada awalnya adalah sebuah kesepakatan (konsensus) diantara masyarakat itu sendiri untuk membentuk suatu pemerintahan dengan menimbang azas manfaat. Azas manfaat itu sendiri dikuasakan kepada negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan keadilan diantara kelompok-kelompok masyarakat. Namun apabila azas manfaat itu tidak dapat terwujud akibat peranan negara yang melampaui batas-batas konsensus sehingga negara memainkan peran dominasi dan hegemoni sampai pada tingkatan represif pada masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mencabut mandat dan kedaulatan atas negara yang terbentuk melalui cara melemahkan fungsi negara atas masyarakat. Dan dengan segera membentuk kembali pemerintahan baru berdasarkan kesepakatan (konsensus) antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat